UU PPKSK DAN PERANAN PENTINGNYA BAGI KESTABILAN SISTEM KEUANGAN DI INDONESIA

3:54:00 AM

Krisis Moneter Indonesia

Krisis moneter di Asia yang terjadi pada tahun 1998 tentu menjadi momok tersendiri bagi masyarakat Asia, khususnya Indonesia. Indonesia yang selama belasan tahun mengalami pertumbuhan ekonomi yang mengagumkan, terpaksa menelan kenyataan bahwa krisis hebat sedang melanda ekonomi tanah air. Hanya dalam setahun semua dapat terjadi, termasuk krisis di beberapa negara Asia ini.

Berkaca pada kejadian di atas, tentu membuat Indonesia yang kini dalam perekonomian jauh lebih baik dari 18 tahun lalu, tetap harus waspada. Kewaspadaan tersebut lebih mengarah pada kembalinya keadaan krisis ekonomi yang sewaktu-waktu menerpa Indonesia. Hal ini menjadi salah satu yang mendasari lahirnya Undang-undang Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan (UU PPKSK) pada tanggal 17 Maret 2016 lalu.

Hadirnya UU PPKSK merupakan upaya pemerintah, Bank Indonesia (BI), Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) serta otoritas terkait untuk dapat digunakan sebagai payung hukum dalam membuat kebijakan penanggulangan krisis jika terjadi di Indonesia. Sehingga pihak terkait dapat bertindak cepat dan tepat saat mengetahui kemunculan tanda-tanda terjadinya krisis.

UU PPKSK lebih terfokus pada pencegahan dan penanganan permasalahan bank sistemik sebagai bagian penting dari sistem keuangan. Bank sistemik sendiri merupakan bank yang beroperasi dengan skala besar, memiliki modal besar, memiliki anak usaha yang menangani usaha atau beroperasi di bidang lain, serta mempunyai interkoneksi dengan bank-bank yang lainnya. OJK sendiri baru akan mengeluarkan daftar bank-bank sistemik tiga bulan setelah tanggal disahkannya UU PPKSK dan akan dievaluasi pada setiap semesternya.

UU ini pun sangat strategis sebagai protokol krisis, juga dapat melindungi nasabah serta pelaku usaha yang berkecimpung dalam lembaga keuangan agar lebih terjamin dan aman karena adanya payung hukum yang sudah jelas. Dalam pelaksanaannya, UU ini menjunjung tinggi prinsip kehati-hatian, terutama terkait dengan meminimalisir pemakaian dana Anggaran Penggunaan Belanja Negara (APBN) ataupun terjadinya hal-hal yang dapat memberatkan keuangan negara.

UU yang awalnya disebut Jaring Pengaman Sistem Keuangan (JPSK) ini, juga menegaskan kewenangan dan peran lembaga-lembaga otoritas keuangan dalam menjawab persoalan krisis yang selama ini belum memiliki batas-batasan yang jelas dan tegas. Jadi dalam regulasi ini diatur pula tentang penguatan peran, fungsi dan koordinasi antar empat lembaga yang tergabung dalam Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK). Empat lembaga tersebut yakni, Kementerian Keuangan (Kemenkeu), BI, OJK dan LPS.

Jika nantinya Indonesia terindikasi atau telah ditemui tanda-tanda kemunculan terjadinya krisis, Presiden dengan rekomendasi dari KSSK akan memerintahkan LPS untuk merestrukturisasi bank bersangkutan yang menjadi faktor resiko terjadinya krisis.

Dengan kandungan kompleksitas dalam penjagaan stabilitas keuangan, saat ini UU PPKSK yang terdiri dari 8 bab dan 55 pasal tersebut, menjadi landasan hukum yang melengkapi undang-undang lain yang bersangkutan seperti UU Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia, UU Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), serta UU Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Dapat dibayangkan jika kebijakan dalam UU PPKSK tidak disahkan dan diterapkan, maka keresahan-keresahan mungkin akan kembali menghantui Indonesia. Bayang-bayang gagalnya LPS dalam mekanisme penyelesaian krisis perbankan pada skema penyelamatan Bank Century mungkin bisa saja terjadi kembali. Tak kalah hebohnya yakni terjadinya resesi global di tahun 2008 yang diharapkan tidak lagi terjadi nantinya, yang mana akan berdampak buruk pada stabilitas sistem keuangan di Indonesia.

Namun saat ini, skema penyelamatan seperti yang dilakukan LPS dengan menggelontorkan modal segar sebesar 1,6 triliun kepada Bank Century, tak akan mungkin lagi dilakukan dengan adanya UU yang baru disahkan ini. Skema lama tersebut dinilai kurang efektif dan dirasa merugikan negara, hal tersebut disebabkan tidak adanya skema yang dinilai handal dalam menyelesaikan persoalan krisis perbankan.

Dengan hadirnya kebijakan pemerintah yang tertuang dalam UU PPKSK ini, diharapkan mampu mencegah terjadinya krisis di Indonesia. Kebijakan ini dirasa bagus dan memiliki nilai plus guna membangun sistem keuangan yang tangguh dalam menghadapi kondisi krisis sistem keuangan. Dengan begitu tercapailah stabilitas sistem keuangan terpadu dan efektif.

Artikel Terkait

Previous
Next Post »

1 comments:

Write comments
December 28, 2017 at 11:12 AM delete

Saya ingin memulangkan semua kemuliaan kepada Allah SWT atas apa yang Dia gunakan Ibu Rossa dalam hidup saya, nama saya adalah Mira Binti Muhammad dari bandung di indonesia, saya seorang janda dengan 2 anak, suami saya mati dalam kemalangan kereta dan Sejak itu kehidupan menjadi sangat kejam kepada saya dan keluargaku dan saya telah berusaha secara berasingan untuk mendapatkan pinjaman dari bank-bank di Indonesia dan saya ditolak dan ditolak kerana saya tidak mempunyai cagaran dan tidak boleh mendapatkan pinjaman dari bank dan saya sangat sedih
Pada hari yang dikhaskan ini semasa saya melalui internet, saya melihat kesaksian Mnis Annisa tentang bagaimana dia mendapat pinjaman dari Puan Rossa dan saya menghubunginya untuk bertanya mengenai syarikat pinjaman ibu Rossa dan betapa benarnya pinjaman dari ibu Rossa dan dia memberitahu saya itu adalah benar dan saya menghubungi Ibu Rossa dan selepas memfailkan permohonan pinjaman saya dan pinjaman saya diproses dan diluluskan dan dalam masa 24 jam saya mendapat wang pinjaman saya di akaun bank saya dan apabila saya menyemak akaun saya, wang pinjaman saya masih utuh dan saya sangat gembira dan saya telah berjanji bahawa saya akan membantu memberi keterangan kepada orang lain tentang syarikat pinjaman ibu rossa, jadi saya ingin menggunakan medium ini untuk memberi nasihat kepada sesiapa yang memerlukan pinjaman untuk menghubungi Puan Rossa melalui e-mel: rossastanleyloancompany@gmail.com dan You Can juga hubungi saya melalui email saya: mirabintimuhammed@gmail.com untuk maklumat serta kawan-kawan saya Annisa Barkarya melalui email: annisaberkarya@gmail.com

Reply
avatar